Judul : Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus
link : Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus
Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus
Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus
Blue Economy
Sebuah konsep yang menjadi dasar pembangunan kelautan dengan mengedepankan efisiensi sumber daya alam tanpa limbah dan emisi serta tetap mencerminkan kepedulian sosial yang berkelanjutan.Blue Economy dikembangkan dengan mengintegrasikan pemetaan potensi suatu daerah agar ekplorasi sektor-sektor kemaritiman dapat berjalan secara seimbang dan sinergis. Dalam prakteknya, Blue Economy memperhitungkan dampak kawasan serta mengukur eksistensi suatu sektor potensi hingga ke titik optimum. Program pengembangan daerah kelautan yang memperhitungkan aspek Blue Economy akan menghasilkan diversifikasi potensi yang harmonis. Sebagai contoh, Blue Economy Zone Pemda Lombok memiliki beberapa sektor potensi yakni :
- Pariwisata Lombok yang memiliki kawasan terumbu karang di area yang hanya sejauh 1 jam dari Bandara Internasional.
- Pengembangan Mutiara di wilayah timur Lombok dengan luas wilayah sebesar 1.628,15 hektar dengan penghasilan sebesar 0,20 ton mutiara.
- Wilayah utara Lombok mampu mengoptimalkan Lobster sebagai produk kuliner ekslusif dengan potensi yang masih luas yakni 525,68 ha tetapi baru dimanfaatkan sebesar 28,55 ha. Itupun sudah mampu menghasilkan 146 ton lobster.
- Sementara wilayah selatan menunggu untuk dieksplorasi lebih jauh yakni dari hasil garamnya. Sebab dari potensi sebesar 2.183,13 hektar, baru dimanfaatkan sebesar 205 hektar atau kurang dari 10% saja. Total produk yang dihasilkan pun masih di angka 9.106,38 ton.
Melalui pemetaan Blue Economy, sebuah daerah yang memiliki potensi kelautan akan mampu memetakan kawasan dan mencatat pekerjaan rumah kemaritiman mereka. Sama seperti Lombok, setiap daerah mampu mengefisiensikan sumber daya alam melalui program yang terintegrasi dan sinergis serta tidak melupakan keberlanjutannya maupun kelestarian alam.
Tanaman Pelindung
Pemerintah mengupayakan pengadaan benteng pantai alami. Benteng yang dimaksud adalah tanaman pantai sebagai peredam ombak tsunami, pelindung manusia saat tsunami dan lainnya.
Pulau Kecil Bersahaja
Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan perlindungan atas pulau-pulau kecil di Indonesia dengan pemberian nama baku. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi menjelaskan bahwa 13.466 di 34 provinsi pulau telah terverifikasi.
Zonasi Wilayah
Zonasi menjadi sistem untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Zonasi diperlukan untuk memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya perairan yang ada dengan, terencana dan terprogram.
Zonasi ini akan membagi pemetaan daerah kelautan untuk dijajaki dalam sektor-sektor kawasan. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran suatu darah dalam sumbangsihnya bagi pembangunan suatu kawasan. Sebagai contoh, zonasi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara di kabupaten Muna. Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini di bawah komando Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makasar membagi wilayah zonasi dalam 11 wilayah eksplorasi potensi dan konservasi.
Wilayah konservasi terletak di wilayah hijau di tengah kabupaten, wilayah utara dan semenanjung timur berbatasan dengan Buton. Konservasi itu seluas 94.060 hektar dan memiliki kawasan lindung sebesar 60. 706 hektar untuk melestarikan hutan lindung, suaka alam, wilayah pantai, dan sungai. Sedangkan zona eksplorasi dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan (11.599 hektar), perikanan tangkap (200.955 hektar), industri (575,72 hektar), pertambangan, (20.930 hektar), pemukiman (4.876), pelabuhan, (33, 65 hektar) pertanian (57.671 hektar), hutan (59.256 hektar), dan pariwisata yang masih sangat kecil yakni 2.529 hektar. Ini menunjukkan dominasi sektor masih dikuasai oleh area zona tangkap ikan dan prosentasi pariwisata masih sangat terbatas di kawasan utara Kabupaten Muna saja.
Pemerintah daerah dapat mengukur pula distribusi investasi dan energi pemda untuk membuat program yang terintegrasi dengan baik sesuai dengan planning dan guideline dari Zonasi ini. Melalui Zonasi ini, pemerintah dapat melihat dominasi sektor di wilayahnya dan inferioritas potensi.
Tata Ruang Laut Nasional
Penataan ruang laut perlu menjadi perhatian khusus karena selama ini tata ruang laut sering terabaikan. Perencanaan tata ruang laut menjadi salah satu elemen masa depan tata ruang nasional.
Sumber : Indonesia Travel Signature & Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012)
Demikianlah Artikel Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus
Sekianlah artikel Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus dengan alamat link https://beningindah.blogspot.com/2016/06/pemandangan-laut-indonesia-perlu-desain.html
0 Response to "Pemandangan Laut Indonesia Perlu Desain Khusus"
Posting Komentar